News Tobadak– Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan menghadiri pertemuan penting bersama Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekretaris Jenderal Kemensos, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sinkronisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial di Provinsi Sulawesi Barat.
Tiga Program Unggulan Kemensos
Dalam pemaparannya, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo. Ada tiga program unggulan yang saat ini tengah digulirkan Kementerian Sosial, yaitu:
-
DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional)
Basis data baru yang lebih akurat dengan sistem payment ID, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. -
Sekolah Rakyat
Sebuah inovasi untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi, yang memadukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Program ini mencakup makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah rakyat, serta dukungan ekonomi berbasis komunitas melalui Kopdes Merah Putih. -
Bansos Tepat Sasaran
Program bantuan sosial yang terintegrasi, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan, program ini juga menekankan pemberdayaan ekonomi dan graduasi penerima manfaat, agar keluarga miskin dapat mandiri.
Komitmen Sulbar Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Menanggapi hal tersebut, Gubernur SDK menyampaikan apresiasi sekaligus komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat. Ia menyebut Sulbar telah menyiapkan langkah konkret, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: UPTD PSDA Sulbar Perbaiki Pintu Penguras Bendung Tobadak, Petani Sambut Gembira
SDK mengungkapkan, saat ini sekitar 10 ribu keluarga atau 1% dari penduduk Sulbar masih masuk kategori miskin ekstrem. Dari jumlah itu, pemerintah provinsi bersama kabupaten telah melakukan intervensi pada 5 ribu keluarga miskin ekstrem di tahun 2025.
“Kami sudah siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Saat ini sekitar 100 orang berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Jumlah keluarga miskin ekstrem di Sulbar sekitar 10.000 KK. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK,” jelas SDK.
Selain itu, SDK menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN). Langkah ini dinilai krusial untuk meringankan beban keuangan pemerintah kabupaten sekaligus mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar.
