News Tobadak– Gelombang suara kritis mahasiswa kembali akan menggema di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “#RakyatTagihJanji” pada hari ini, Selasa (9/9), dengan melibatkan ratusan massa yang diperkirakan terus bertambah hingga siang.
Aksi ini menjadi salah satu momen penting setelah serangkaian demonstrasi yang mengguncang Jakarta pada akhir Agustus lalu. Fokus utama aksi adalah “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dirumuskan dari kajian akademis lintas fakultas di UI serta suara masyarakat luas, baik dari lapangan maupun media sosial.
Massa Bergerak dari Depok Menuju Senayan
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyampaikan bahwa massa aksi berangkat dari Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, sejak pukul 10.00 WIB. Rombongan baru akan bergerak ke Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
Bima menegaskan aksi ini terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya mahasiswa UI. BEM UI telah mengundang berbagai aliansi, mulai dari BEM kampus lain hingga komunitas ojek online, untuk bersama-sama menagih janji para pemimpin bangsa.
“Sejak kemarin, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kami ingin aksi ini menjadi ruang kolektif, bukan sekadar agenda mahasiswa UI semata,” kata Bima.
17+8 Tuntutan: Dari Kajian Akademis hingga Suara Netizen
Yang membedakan aksi ini dari demonstrasi sebelumnya adalah adanya dokumen resmi berupa “17 Tuntutan Mendesak” dan “8 Agenda Reformasi”.
Menurut BEM UI, 17 tuntutan awal ditargetkan harus ditanggapi pemerintah hingga 5 September 2025, namun karena belum ada respon konkret, mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan desakan melalui aksi hari ini. Sementara itu, 8 agenda reformasi diberi tenggat waktu lebih panjang hingga 31 Agustus 2026.
Tuntutan ini lahir dari kombinasi:
-
Kajian akademis setiap fakultas di UI.
-
Rangkuman kritik masyarakat di media sosial, termasuk lewat Instagram Story figur publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.
-
Petisi “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” di Change.org dengan dukungan lebih dari 40.000 tanda tangan.
-
Aspirasi buruh dari aksi demo 28 Agustus 2025.
-
Sikap akademisi, seperti Center for Environmental Law & Climate Justice UI.
Isi 17 Tuntutan Mendesak
Beberapa poin krusial dari 17 tuntutan yang disuarakan mahasiswa antara lain:
Baca Juga: Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp70 Juta Gubernur Pramono Saya Tunggu Keputusan Dewan
Untuk Presiden Prabowo Subianto
-
Bentuk tim investigasi independen terkait kasus kekerasan pada aksi 28–30 Agustus, termasuk korban Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
-
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
Polri
-
Bebaskan seluruh demonstran tanpa kriminalisasi.
-
Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
-
Patuh pada SOP pengendalian massa, hentikan kekerasan polisi.
Ketua Umum Partai Politik
-
Batalkan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta fasilitas baru.
-
Publikasikan anggaran DPR secara transparan.
-
Dorong KPK memeriksa harta anggota DPR yang mencurigakan.
DPR
-
Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
-
Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
-
Komitmen DPR berpihak pada rakyat di tengah krisis.
TNI
-
Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
-
Komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil saat krisis demokrasi.
Kementerian Sektor Ekonomi
-
Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
-
Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
-
Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Agenda Reformasi Jangka Panjang
Selain tuntutan jangka pendek, BEM UI juga mengusung 8 Agenda Reformasi dengan tenggat hingga Agustus 2026, meliputi:
-
Reformasi besar-besaran DPR.
-
Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
-
Reformasi perpajakan yang lebih adil.
-
Pengesahan UU perampasan aset koruptor dan penguatan KPK.
-
Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
-
TNI kembali sepenuhnya ke barak.
-
Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
-
Tinjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
