Menggagas Kabupaten Balanipa: Upaya Strategis Memperkuat Otonomi Daerah di Sulawesi Barat
News Tobadak– Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selalu menjadi topik menarik dalam dinamika pembangunan di Indonesia. Kabupaten Balanipa, yang kini diusulkan sebagai DOB di Sulawesi Barat (Sulbar), menjadi sorotan setelah Komite DOB Balanipa melakukan audiensi dengan Gubernur Sulbar, Akmal Malik (Suhardi Duka), pada Kamis, 14 Agustus 2025. Pertemuan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi pemekaran wilayah tersebut.
Latar Belakang dan Urgensi Pemekaran Balanipa
Balanipa merupakan salah satu wilayah yang memiliki nilai historis dan potensi besar di Sulbar. Selama ini, masyarakat Balanipa merasa bahwa pembangunan belum merata, dengan akses pelayanan publik yang masih terbatas. Pemekaran diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Pemekaran bukan sekadar memperluas wilayah administratif, tetapi tentang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar salah satu tokoh masyarakat Balanipa yang hadir dalam audiensi.
Audiensi dengan Gubernur: Langkah Awal yang Krusial
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Gubernur, Kantor Gubernur Sulbar, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, serta perwakilan Komite I DPD RI.
Baca Juga: KKN UGM Bekali Siswa SMPN 1 Tobadak Keterampilan Digital, Siap Hadapi Era Teknologi
Dalam kesempatan tersebut, Komite DOB Balanipa memaparkan beberapa poin penting, meliputi:
-
Dasar Hukum – Mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah terkait syarat pemekaran.
-
Potensi Ekonomi – Balanipa memiliki sumber daya alam melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan wisata bahari.
-
Dukungan Masyarakat – Telah dilakukan sosialisasi dan mendapatkan respon positif dari warga.
-
Analisis Kelayakan – Wilayah Balanipa dinilai telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik untuk menjadi kabupaten mandiri.
Gubernur Sulbar, Akmal Malik (Suhardi Duka), menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memfasilitasi proses sesuai aturan. “Kami mendukung upaya pemekaran selama memenuhi syarat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. “Kami akan memastikan proses berjalan transparan dan partisipatif,” tegasnya.
Audiensi antara Komite DOB Balanipa dan Gubernur Sulbar menjadi momentum penting dalam memperjuangkan pemekaran wilayah. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan Kabupaten Balanipa semakin nyata. Namun, proses ini membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan kolaborasi semua stakeholder.
