Pemprov Sulbar Pantau Fenomena Tanah Bergerak di Tobadak, DPRD Tekankan Antisipasi Dini demi Keselamatan Warga
News Tobadak – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan langkah-langkah pemantauan intensif terhadap fenomena tanah bergerak yang terjadi di Desa Tobadak 7, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Fenomena geologi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak bagi keselamatan masyarakat maupun infrastruktur di sekitar lokasi.
Pada Senin, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulbar, Rachmad, turun langsung meninjau kondisi lapangan. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kondisi terkini sekaligus mengumpulkan data teknis untuk menjadi dasar pengambilan keputusan lebih lanjut oleh pemerintah provinsi.
Rachmad menjelaskan bahwa kehadiran tim PUPR di lokasi merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, yang meminta agar seluruh pihak terkait bergerak cepat melakukan asesmen. Ia menekankan bahwa fenomena tanah bergerak ini tidak boleh diabaikan karena dapat berkembang menjadi masalah serius apabila tidak ditangani sejak dini.
“Ini adalah langkah awal untuk memetakan tingkat kerawanan. Sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, kami diminta segera melihat situasi di lapangan untuk memastikan apakah kondisi ini berbahaya bagi masyarakat atau berpotensi menimbulkan dampak lain yang tidak diinginkan,” ujar Rachmad.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya melakukan pengamatan visual, tetapi juga akan bekerja sama dengan instansi teknis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ahli geologi, serta lembaga terkait lain untuk mendapatkan hasil kajian komprehensif. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai penyebab tanah bergerak, tingkat pergerakan, hingga potensi risiko jangka pendek maupun jangka panjang.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten harus bergerak sinergis untuk memastikan setiap potensi ancaman dapat ditangani cepat sebelum menimbulkan korban ataupun kerusakan besar.
“Kami mengapresiasi respons cepat Pemprov Sulbar. Peninjauan langsung seperti ini penting agar langkah-langkah antisipasi dapat dirumuskan secara tepat. Kita tidak ingin masyarakat sekitar berada dalam kondisi rawan tanpa perlindungan yang memadai,” katanya.
Amalia juga berharap pemerintah desa dan kecamatan turut membantu memberikan laporan kondisi terbaru secara berkala, termasuk apabila terjadi pergeseran tanah tambahan, munculnya retakan baru, atau ada rumah warga yang mulai terdampak. Dengan komunikasi yang cepat dan terukur, katanya, mitigasi dapat dilakukan secara efektif.
Selain pemantauan teknis, pemerintah juga mulai mempertimbangkan opsi penanganan seperti pemasangan alat pemantau pergerakan tanah, pembatasan aktivitas di sekitar titik rawan, hingga kemungkinan relokasi terbatas apabila kondisi dianggap membahayakan. Rencana tersebut masih harus menunggu hasil kajian menyeluruh dari tim ahli.
Fenomena tanah bergerak di wilayah Mamuju Tengah bukan kali pertama terjadi, mengingat struktur geologi Sulawesi Barat yang tergolong aktif dan memiliki banyak area yang rentan terhadap longsor maupun pergeseran permukaan tanah. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap potensi geologi.
Dengan adanya tinjauan awal ini, Pemprov Sulbar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berada di lokasi hingga kondisi benar-benar terpantau aman. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses penanganan akan dilakukan dengan transparan dan melibatkan berbagai pihak agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal.
