News Tobadak– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Seiring dengan meningkatnya dinamika perekonomian global maupun nasional, pengendalian inflasi menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus di daerah.
Pada Rabu, 17 September 2025, jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sulbar menghadiri rapat koordinasi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari asesmen perkembangan inflasi Agustus 2025, sekaligus wadah sinergi lintas sektor untuk memastikan langkah pengendalian harga pangan berjalan optimal.
Selain BI, hadir pula sejumlah instansi strategis, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta perangkat daerah lainnya yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Fokus: Stabilitas Harga Pangan Pokok
Rapat kali ini menyoroti beberapa langkah konkret untuk menekan potensi lonjakan harga. Beberapa agenda prioritas yang dibahas antara lain:
-
Peningkatan penyelenggaraan pasar murah di berbagai kabupaten sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
-
Percepatan penambahan pengecer Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
-
Penguatan sektor hulu pertanian hortikultura, sehingga ketersediaan pasokan dapat dijaga mulai dari tingkat produksi.
-
Monitoring mingguan distribusi pangan pokok, untuk memastikan tidak ada hambatan yang bisa memicu kelangkaan maupun kenaikan harga di pasar.
Baca Juga: Pembukaan Latsar CPNS Mamuju Tengah BPSDM Sulbar Hadir Beri Arahan
Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam tekanan inflasi, khususnya menjelang akhir tahun ketika permintaan masyarakat biasanya meningkat.
Sinergi Jadi Kunci Utama
Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanilyang, menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menekan inflasi.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang kuat lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Dengan langkah bersama, kita optimistis harga di Sulawesi Barat dapat tetap stabil,” paparnya.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha distribusi, petani dan nelayan sebagai produsen, hingga konsumen sebagai bagian dari rantai ekonomi.
