News Tobadak– Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, akhir pekan ini, memunculkan drama politik yang menyita perhatian publik. Di satu sisi, pimpinan sidang Amir Uskara menyatakan bahwa mayoritas peserta muktamar menyetujui Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 secara aklamasi. Namun, di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, membantah klaim tersebut dan menyebut pengumuman aklamasi hanyalah manuver sepihak.
Rommy: “Muktamar atau Ngamar?”
Romahurmuziy—akrab disapa Rommy—menegaskan bahwa kabar aklamasi tidak benar adanya. Menurutnya, forum muktamar masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Ia bahkan menyindir beredarnya foto pengumuman aklamasi yang disebut diambil dari sebuah kamar hotel.
“Tidak betul Mardiono terpilih aklamasi. Itu klaim sepihak. Ini muktamar atau malah ngamar? Setelah keluar dari arena muktamar, kok mengumumkan aklamasi di kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan kelas dewa,” kata Rommy dengan nada satir.
Sindiran tersebut sontak menjadi sorotan karena menyinggung kredibilitas proses pengambilan keputusan di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.
Amir Uskara: Aklamasi Sah, Semua DPW Setuju
Berbeda dengan Rommy, pimpinan sidang Muktamar X, Amir Uskara, justru menegaskan bahwa keputusan aklamasi sudah diambil sesuai tata tertib. Menurutnya, proses penetapan Mardiono melewati dinamika panjang, hingga akhirnya mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyatakan dukungan penuh.
“Pertama, saya sampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi. Hal ini sudah kami sahkan dalam sidang muktamar,” ujar Amir dalam konferensi pers.
Ia menjelaskan bahwa tata tertib pasal 11 mensyaratkan calon ketua umum hadir secara fisik. Setelah kehadiran Mardiono dipastikan, pimpinan sidang menawarkan opsi aklamasi kepada peserta, dan semua menyatakan setuju.
Baca Juga: SDK dan Mensos Gus Ipul Rumuskan Strategi Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar
“Dalam ruang sidang ada 30 Ketua DPW, dan semuanya sepakat mendukung Pak Mardiono. Setelah itu palu diketuk. Maka, aklamasi sah,” tambahnya.
Pernyataan Rommy dan Amir mencerminkan adanya dua versi narasi dalam satu forum politik. Di satu sisi, kubu pimpinan sidang mengklaim legitimasi formal melalui mekanisme sidang. Namun, di sisi lain, Rommy mempertanyakan integritas proses yang berlangsung, termasuk dugaan adanya manuver di luar arena resmi.
Pertentangan ini memperlihatkan betapa rentannya PPP terhadap fragmentasi internal. Dalam sejarahnya, partai yang lahir dari fusi empat partai Islam pada 1973 itu sering dihantui dualisme kepemimpinan, konflik internal, hingga intervensi pemerintah.
Aklamasi: Konsensus atau Kontroversi?
Secara teori, aklamasi mencerminkan konsensus penuh dari peserta forum. Namun, dalam praktik politik Indonesia, aklamasi kerap dipandang sebagai cara instan untuk menutup perbedaan suara. Tidak jarang pula aklamasi dijadikan alat legitimasi politik oleh kelompok dominan untuk menyingkirkan rival.
Kritik Rommy yang menyebut pengumuman dilakukan di kamar hotel seakan ingin menunjukkan bahwa aklamasi kali ini lebih mirip “rekayasa politik” ketimbang proses demokratis.
Apabila memang sah sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030, Mardiono menghadapi tantangan berat. Pemilu 2029 masih jauh, namun konsolidasi internal menjadi kunci utama. Konflik narasi di Muktamar X bisa menjadi batu sandungan bagi upaya PPP keluar dari bayang-bayang ambang batas parlemen.
Selain itu, Mardiono juga harus membuktikan kemampuannya menyatukan berbagai faksi di PPP, termasuk merangkul tokoh-tokoh senior seperti Romahurmuziy, yang masih memiliki pengaruh signifikan di akar rumput partai.
